Bandiklat dan BKD Hasilkan Kesepakatan

Oleh : NUMESA 17 Juli 2012 Pemerintahan    Tidak ada komentar


SAMARINDA-Guna meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) para aparatur pemerintahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, baik bagi PNS di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, maka beberapa waktu lalu dilakukan  kesepakatan bersama antara Badan Diklat Provinsi dengan BKD/Badan Diklat Kabupaten/Kota se- Kaltim.
   
Kesepakatan tersebut mengenai peran dan fungsi masing-masing instansi dalam program kemitraan demi peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur. Adapun kesepakatan bersama itu meliputi koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan (Diklat Pim), Prajabatan, Teknis dan Fungsional, serta Diklat lainnya.

   
”Kesepakatan tersebut diperoleh dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kediklatan 2012 yang digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan pada 26 Juni 2012,” tutur Ketua Panitia Penyelanggara Rakornis Kediklatan, Anton Progo.

   
Menurut Anton yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Badan Diklat Provinsi Kaltim ini, peserta Rakernis Kediklatan tersebut terdiri dari Badan Diklat Provinsi Kaltim, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) / Badan Diklat Kabupaten dan kota, Bappeda Kabupaten dan kota se- Kaltim, serta para Widyaiswara.

   
Menurut dia, digelarnya Rakornis tersebut dalam upaya menyamakan persepsi dari masing-masing aparatur di instansi terkait, karena keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia yang berperan sebagai pemikir, perencana, dan pelaksanaan pembangunan di bidangnya masing-masing yang menghasilkan satu visi dan misi untuk kemajuan Kaltim. 

   
Sementara itu, lanjutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitasnya, maka dari lembaga diklat dilakukan berbagai program, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

   
Kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, bahwa digariskan wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing pemerintah di antaranya mengenai jumlah dan mutu.

   
Kemudian, sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan profesional sumberdaya aparatur, maka berbagai kebijakan dan peraturan yang ada, kemudian dikembangkan di antaranya adalah mengenai perubahan penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan Prajabatan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

   
Diklat ini rencananya digelar untuk tahun anggaran 2013 dengan penyelenggaraan Diklat Pim dan Prajabatan sudah mengarah kepada keputusan LAN RI Nomor 8, 9, 10 dan 11 tahun 2011, termasuk kesiapan Badan Diklat Provinsi Kaltim dan kabupaten atau kota se- Kaltim.

   
Untuk menindaklanjuti fungsi tersebut, lantas diselenggarakan Rakernis guna mensosialisasikan program-program diklat yang diagendakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim, kemudian mengkoordinasikan hal-hal tentang penyelenggaraan diklat bagi kabupaten dan kota untuk memperoleh kesatuan gerak, langkah dan pandangan.

   
Rakernis Kediklatan 2012 dimaksudkan untuk  membangun koordinasi dan kerjasama penyelenggara diklat menuju sinergitas dalam pengembangan  aparatur, yakni antara Badan Diklat Provinsi Kaltim dengan pemerintah di kabupaten atau kota sei Kaltim, kemudian untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan diklat 2013. (gan).

Tidak ada Komentar

Kirim Komentar