Diklat Bendaharawan Untuk Pencerahan Pengelolaan Keuangan

Oleh : NUMESA 05 September 2012 Pendidikan    Tidak ada komentar


SAMARINDA-Kepala Badan Diklat Provinsi Kaltim H Syafruddin Pernyata mengatakan Diklat Bendaharawan atau pengelola keuangan memiliki banyak tujuan, di antaranya adalah untuk memberikan pencerahan tentang tata kelola keuangan daerah, yakni pengelolaan yang baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
   
Hal itu disampaikan Syafruddin saat pembukaan Diklat Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar di Hotel Lisa, Jl Naga, Tenggarong.

   
Diklat ini terselenggara atas kerjasama Bandiklat Kutai Kartanegara dan Badan Diklat Kaltim. Sedangkan jumlah peserta diklat yang dilaksanakan mulai 4 hingga 17 September itu mencapai 40 orang.

   
Syafruddin melanjutkan, tujuan digelarnya diklat, secara umum adalah untuk memahami ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan, sehingga setelah diklat, maka peserta diharapkan dapat mengaplikasikan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara.

   
Dalam diklat diajarkan tentang tata pembukuan bendahara, surat pertangungjawaban, laporan keuangan, dan pengetahuan perpajakan. Hal ini untuk memberikan bekal yang cukup kepada PNS tentang peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

   
Selanjutnya, dalam upaya mendukung peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan daerah, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

   
Subtansi dalam dua peraturan itu adalah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yakni dalam peraturan itu disebutkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dikelola berbasis kinerja, tetapi juga dikelola lebih tertib dan taat pada peraturan perndang-undangan.


Pengelolaanya juga harus transparansi dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. 

     
Menurutnya, sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu melakukan peran tersebut, adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dengan sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, sadar akan tangung jawab sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

   
Sedangkan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas dan dapat diandalkan, maka kemampuannya perlu ditingkatkan melalui proses kediklatan, di antaranya adalah dengan Diklat Bendaharawan yang diarahkan pada penatausahaan keuangan, struktur APBD dan kode rekening, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. (gan)

Tidak ada Komentar

Kirim Komentar